PERATURAN ORGANISASI PEMUDA PANCASILA

Nomor: 001/PO/MPN-PP/1/2002

Tentang

MUSYAWARAH –MUSYAWARAH ORGANISASI
PEMUDA PANCASILA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam peraturan organisasi ini yang dimaksud dengan:

  1. Musyawarah-musyawarah ialah: Musyawarah-musyawarah organisasi sosial kemasyarakatan Pemuda Pancasila, sebagaimana yang diatur dalam Anggran Dasar Pemuda Pancasila, Bab IX, Pasal 14 butir a dan b, Pasal 15 butir a dan b, Pasal 16 butir a dan b, Pasal 17 butir a, Pasal 18 butir a, Pasal 19 butir d dan Pasal 20 serta Anggaran Rumah Tangga Pemuda Pancasila Bab VI, Pasal 15 s/d Pasal 22.
  2. Majelis Pertimbangan Organisasi ialah: Majelis Pertimbangan Organisasi Pemuda Pancasila sebagaimana yang dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga Bab IX Pasal 40 dan Pasal 42.
  3. Penasehat ialah: Penasehat Organisasi Pemuda Pancasila sebagaimana yang dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga Bab IX, Pasal 43.
  4. Lembaga-lembaga dan Badan-Badan ialah: lembaga-lembaga dan badan-badan Pemuda Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Bab IX, Pasal 24 ayat 1 s/d 5.

BAB II
KELENGKAPAN

Pasal 2

  1. Musyawarah Besar/ Mubeslub, Musyawarah Wilayah/ Muswillub, Musyawarah Cabang/ Muscablub Organisasi Pemuda Pancasila mempunyai kelengkapan yang terdiri dari:
  1. Penanggung jawab dan penyelenggara.
  2. Pantia Pelaksana (OC) dan Panitia Pengarah atau nara sumber (SC).
  3. Peserta.
  4. Pimpinan Musyawarah/ Sidang Pleno dan Rapat-rapat.
  5. Formatur.
  6. Materi Bahasan, Jadwal Acara dan Tata Tertib.
  7. Surat-surat Keputusan.
  8. Tempat/ sarana/ perlengkapan.
  9. Pendukung Acara.
  10. Sidang dan Rapat-rapat
  11. Komisi-komisi.
  1. Semua kelengkapan sebagaimana tercantum dalam BAB II Pasal 2 ayat 1 butir b s/d k disiapkan/ diadakan oleh Penyelenggara Musyawarah Besar, Muswil dan Muscab.
  2. Musyawarah PAC, Ranting dan Anak Ranting Organisasi Sosial Kemasyarakatan Pemuda Pancasila hanya mempunyai kelengkapan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1, dari butir a sampai dengan j.
  3. Semua kelengkapan Musyawarah PAC, Ranting dan Anak Ranting sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 butir b sampai dengan i, disiapkan/ diadakan oleh penyelenggara Musancab, Musran, Musanran.

BAB III
PENANGGUNG JAWAB DAN PENYELENGGARA

Pasal 3

  1. Penanggung jawab dan penyelenggara Musyawarah Besar/ Mubeslub adalah Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pnacasila.
  2. Penanggung jawab dan penyelenggara Musyawarah Wilayah/ Muswillub adalah Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila
  3. Penanggung jawab dan penyelenggara Musyawarah Cabang/ Muscablub adalah Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila
  4. Penanggung jawab dan penyelenggara Musyawarah Anak Cabang adalah Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila
  5. Penanggung jawab dan penyelenggara Musyawarah Ranting adalah Pimpinan Ranting Pemuda Pancasila
  6. Penanggung jawab dan penyelenggara Musyawarah Rapat Anak Ranting adalah Pimpinan Anak Ranting.

Pasal 4
Penaggung jawab/ Penyelenggara Musyawarah-musyawarah di masing-masing tingkatan, mempunyai tugas:

  1. Bertanggung jawab agar musyawarah berlangsung lancar, aman dan tertib.
  2. Mempersiapkan/ memandu setiap acara yang terjadwal agar berjalan dalam suasana kebersamaan dalam hikmal kebijaksanaan permusyawaratan.

BAB IV
PANITIA

Pasal 5
Panitia Pelaksana (OC) dan Panitia Pengarah (SC) Musyawarah-musyawarah dibentuk dengan surat keputusan oleh Penanggung jawab/ penyelenggara musyawarah sesuai dengan tingkatannya.

BAB V
PESERTA

Pasal 6
Peserta Musyawarah-musyawarah Pemuda Pancasila terdiri dari:

  1. Utusan
  2. Peninjau

Pasal 7

  1. Utusan Musyawarah Besar/ Mubeslub Pemuda Pancasila ialah:
  1. Majelis Pimpinan Nasional.
  2. Majelis Pimpinan Wilayah dengan mandat tertulis.
  3. Majelis Pimpinan Cabang dengan mandat tertulis.
  1. Utusan Musyawarah Wilayah/ Muswillub Pemuda Pancasila ialah:
  1. Majelis Pimpinan Nasional dengan mandat tertulis.
  2. Majelis Pimpinan Wilayah.
  3. Majelis Pimpinan Cabang dengan mandat tertulis.
  1. Utusan Musyawarah Cabang/ Muscablub Pemuda Pancasila ialah:
  1. Majelis Pimpinan Wilayah dengan mandat tertulis.
  2. Majelis Pimpinan Cabang.
  3. Pimpinan Anak Cabang dengan mandat tertulis.
  1. Utusan Musyawarah Anak Cabang Pemuda Pancasila ialah:
  1. Majelis Pimpinan Cabang dengan mandat tertulis.
  2. Pimpinan Anak Cabang.
  3. Pimpinan Ranting dengan mandat tertulis.
  1. Utusan Musyawarah Ranting Pemuda Pancasila ialah:
  1. Pimpinan Anak Cabang dengan mandat tertulis.
  2. Pimpinan Ranting.
  3. Pimpinan Anak Ranting dengan mandat tertulis.
  1. Utusan Musyawarah Anak Ranting Pemuda Pancasila ialah:
  1. Pimpinan Ranting dengan mandat tertulis.
  2. Pimpinan Anak Ranting.
  3. Anggota Anak Ranting Pemuda Pancasila se-rukun warga/ dusun.
  1. Musyawarah Anak Ranting sebagaimana dimaksud dalam Bab VI, Pasal 23 Anggaran Rumah Tangga Organisasi Sosial Kemasyarakatan Pemuda Pancasila adalah hanya musyawarah untuk menyusun dan menetapkan Pimpinan Kolektif Anak Ranting.
  2. jumlah peserta utusan Musyawarah-musyawarah pada masing-masing tingkatan ditentukan oleh penyelenggara musyawarah.

Pasal 8

  1. Peninjau Musyawarah-musyawarah Organisasi Pemuda Pancasila ialah:
  1. Majelis Pertimbangan/ Penasehat sesuai tingkatannya.
  2. Lembaga/ badan sesuai tingkatannya.
  3. Undangan-undangan yang ditetapkan oleh penyelenggara Musyawarah-musyawarah.
  1. Jumlah peserta peninjau musyawarah-musyawarah pada masing-masing tingkatannya ditentukan oleh penyelenggara musyawarah.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9
Peserta Utusan Musyawarah-musyawarah mempunyai hak sebagai berikut:

  1. Mengeluarkan pendapat, saran, tanggapan, mengajukan usul perubahan, baik secara lisan maupun tulisan yang sifatnya positif, konstruktif dan membangun.
  2. Mengajukan pertanyaan denga seijin Pimpinan Sidang.
  3. Mengajukan interupsi untuk hal-hal yang bersifat substantif.
  4. Memilih yang pengunaan hak pilihannya secara teknis diatur lebih lanjut dalam Pasal 24 ayat 1 dan 2.
  5. Dipilih.
  6. Mendapat pelayana, akomodasi, konsumsi, kesehatan dan materi bahasan.

Pasal 10
Terkecuali hak untuk memilih, peninjau musyawarah-musyawarah mempunyai hak yang sama dengan utusan.

Pasal 11
Semua Peserta Musyawarah-musyawarah dimasing-masing tingkatan berkewajiban:

  1. Menjaga dan menciptakan ketertiban dan keamanan.
  2. Mengikuti semua acara sesuai jadwal acara.
  3. Mentaati/ mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang diberlakukan oleh Panitia Penyelenggara dan Penanggung Jawab Musyawarah-musyawawah.
  4. Mensukseskan Musyawarah-musyawarah.
  5. Wajib menjadi salah satu anggota komisi.

BAB VII
SIDANG DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 12

  1. Sidang dan Rapat-rapat dalam Musyawarah-musyawarah dimasing-masing tingkatan terdiri dari:
  1. Sidang Pleno.
  2. Sidang Komisi-komisi.
  3. Rapat Formatur.
  4. Rapat pimpinan.
  1. Pada prinsipnya sidang-sidang dan rapat-rapat bersifat terbuka, kecuali dinyatakan tertutp oleh Pimpinan Musyawarah/ Sidang Pleno.

BAB VIII
KOMISI-KOMISI

Pasal 13
Komisi-komisi dalam Musyawarah-musyawarah organisasi Pemuda Pancasila di masing-masing tingkatan Majelis Pimpinan terkecuali Pimpinan Anak Cabang, Ranting dan Anak Ranting terdiri dari:

  1. Komisi A (Organisasi).
  2. Komisi B (Program).
  3. Komisi C (Pokok-pokok Pikiran)
  4. Sub Komisi apabila diperlukan.

BAB IX
PIMPINAN SIDANG DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 14

  1. Pimpinan Sidang dan Rapat-rapat Musyawarah-musyawarah Pemuda Pancasila terdiri dari:
  1. Pimpinan Musyawarah atau Pimpinan Sidang Pleno.
  2. Pimpinan Sidang Komisi.
  3. Pimpinan Formatur.
  4. Pimpinan Sidang Sementara.
  1. Pada Musyawarah Anak Cabang, Ranting dan Anak Ranting tidak mempunyai Pimpinan Sidang Komisi.

Pasal 15

  1. Pimpinan Musyawarah atau Sidang Pleno berjumlah 5 (lima) orang dengan komposisi:

1 (satu) orang Ketua merangkap anggota
1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota
3 (tiga) orang anggota

  1. Pimpinan Musyawarah/ Sidang Pleno di masing-masing tingkatan dipilih dari dan oleh peserta yang di pimpin oleh Pimpinan Sidang Sementara Musyawarah/ Sidang Pleno.

Pasal 16

  1. Pimpinan Sidang Komisi berjumlah 3 (tiga) orang dengan komposisi:

1 (satu) orang Ketua merangkap anggota
1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota
1 (satu) orang anggota

  1. Pimpinan sidang komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi.

Pasal 17
Pimpinan Rapat Formatur Musyawarah-musyawarah Pemuda Pancasila di masing-masing tingkatan adalah:

  1. Mubes/ Mubeslub adalah Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional terpilih.
  2. Muswil/ Muswillub adalah Ketua Majelis Pimpinan Wilayahn terpilih.
  3. Muscab/ Muscablub adalah Ketua Majelis Pimpinan Cabang terpilih.

Pasal 18
Sebelum Pimpinan Musyawarah/ Sidang Pleno dipilih, Penanggung jawab dan/ atau penyelenggara musyawarah selaku Pimpinan sementara musyawarah memimpin Sidang Pleno untuk membahas dan menetapkan:

  1. Jadwal Acara
  2. Peraturan Tata Tertib
  3. Pemilihan Pimpinan Musyawarah/ Sidang Pleno

BAB X
TUGAS-TUGAS PIMPINAN MUSYAWARAH, SIDANG
DAN RAPAT

Pasal 19
Tugas Pimpinan Sidang-sidang dan rapat-rapat pada asasnya bersifat kolektif.

Pasal 20
Pimpinan Musyawarah/ Sidang Pleno mempunyai tugas sebagai berikut:

  1. Mengabsen Peserta, mengesahkan quorumnya persidangan, membuka, menskorsing dan menutup jalannya persidangan.
  2. Memimpin, mengarahkan jalannya acara persidangan sesuai dengan jadwal acara.
  3. Mempertemukan pendapat-pendapat yang berbeda, agar tetap berada dalam suasana permusyawaratan untuk mencapai mufakat.
  4. Mendudukan persoalan serta mengembalikan jalannya sidang sesuai pokok pembicaraan.
  5. Menyimpulkan semua pembicaraan.
  6. Membacakan surat keputusan dan menandatanganinya.
  7. Membentuk komisi-komisi/ terkecuali dalam Musyawarah Anak Ranting.
  8. Menerima dan mengesahkan laporan pertanggung jawaban Majelis Pimpinan, hasil komisi, hasil formatur.
  9. Memimpin pemilihan Ketua Majelis Pimpinan sesuai tingkatannya atau Ketua PAC, Ranting, Anak Ranting.
  10. Membentuk Formatur, terkecuali Musyawarah Anak Cabang, Musyawarah Ranting, Musyawarah Anak Ranting.
  11. Menyerahkan semua dokumen hasi-hasil keputusan Musyawarah-musyawarah kepada penyelenggara musyawarah sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 21
Pimpinan Sidang Komisi-komisi, mempunyai tugas:

  1. Mengabsen anggota komisi
  2. Mengesahkan quorumnya persidangan-persidangan komisi.
  3. Membuka, menskorsing dan menutup jalannya sidang komisi.
  4. Memimpin jalannya sidang komisi sesuai dengan ruang lingkup bahasannya.
  5. Menandatangani hasil sidang komisi.
  6. Melaporkan hasil kerja komisi dalam Sidang Pleno.
  7. Memimpin Sidang komisi agar dalam suasana kebersamaan, persaudaraan, demokratis, terbuka dalam hikmat kebijaksanaan permusyawaratan,aman, lancar dan tertib.

Pasal 22
Pimpinan dan anggota formatur dengan mandat penuh mempunyai tugas sebagai berikut:

  1. Menyusun Komposisi Majelis Pimpinan sesuai tingkatannya.
  2. Memilih Ketua dan menyusun Komposisi Majelis Pertimbangan Organisasi sesuai tingkatannya.
  3. Menandatangani dan melaporkan hasil kerjanya dalam Siang Pleno.
  4. Memimpin Rapat Formatur agar berjalan dalam suasana kebersamaan, permusyawaratan untuk mufakat, aman, lancar dan tertib.

BAB XI
QUORUM

Pasal 23

  1. Musyawarah-musyawarah dinyatakan sah atau quorum, apabila dihadiri oleh setengah ditambah satu dari jumlah unsur peserta sebagaimana yang tercantum dalam ART Bab VI Pasal 17 ayat 2 point a s/d e atau Pasal 19 ayat 2 point a s/d e.
  2. Sidang-sidang dan Rapat-rapat alam musyawarah-musyawarah dinyatakan sah/ quorum untuk mengambil keputusan, apabila dihadiri ½ (setengah) ditambah satu dari jumlah peserta yang sudah hadir.
  3. Apabila Quorum tidak terpenuhi, sidang-sidang atau Rapat-rapat ditunda selama 30 menit atau untuk kemudian apabila setelah ditunda sesuai waktu, quorum tidak terpenuhi, maka sidang atau rapat dibuka dan dilangsungkan tanpa mengadakan quorum dan keputusannya sah serta mengikat.

BAB XII
HAK SUARA

Pasal 24

Rincian hak suara dalam musyawarah-musyawarah Pemuda Pancasila di masing-masing tingkatannya sebagai berikut:

  1. Mubes/ Mubeslub:
  1. Majelis Pimpinan Nasional = 1 (satu) hak suara.
  2. Majelis Pimpinan Wilayah, masing-masing = 1 (satu) hak suara.
  3. Majelis Pimpinan Cabang, masing-masing = 1 (satu) hak suara.
  1. Muswil/ Muswillub:
  1. Majelis Pimpinan Nasional = 1 (satu) hak suara.
  2. Majelis Pimpinan Wilayah = 1 (atu) hak suara.
  3. Majelis Pimpinan Cabang se-propinsi, masing-masing = 1 (satu) hak suara.
  1. Muscab/ Muscablub:
  1. Majelis Pimpinan Wilayah = 1 (satu) hak suara.
  2. Majelis Pimpinan Cabang = 1 (satu) hak suara.
  3. Majelis Anak Cabang se-kota/ kab, masing-masing = 1 (satu) hak suara.
  1. Muscancab:
  1. Majelis Pimpinan Cabang = 1 (satu) hak suara.
  2. Pimpinan Anak Cabang = 1 (satu) hak suara.
  3. Pimpinan Ranting se-kecamatan, masing-masing = 1 (satu) hak suara.
  1. Musran:
  1. Pimpinan Anak Cabang = 1 (satu) hak suara.
  2. Pimpinan Ranting = 1 (satu) hak suara.
  3. Pimpinan Anak Ranting se-kelurahan, masing-masing = 1 (satu) hak suara.
  1. Musanran:
  1. Pimpinan Ranting = 1 (satu) hak suara.
  2. Setiap anggota, masing-masing = 1 (satu) hak suara.

Pasal 25

  1. Pemberian hak suara dalam pemilihan Ketua MPW atau Ketua MPC dilakukan oleh yang mewakili atau dilakukan secara langsung oleh Ketua Delegasi dari masing-masing unsur sebagaimana yang ditetapkan dalam Bab XII Pasal 23 ayat 1, 2 dan 3.
  2. pemberian hak suara dalam pemilihan Ketua PAC, Ranting, Anak Ranting sesuai dengan tingkatan musyawarah dilakukan oleh yang mewakili dari masing-masing unsur sebagaimana yang ditetapkan dalam Bab XII Pasal 23 ayat 4, 5 dan 6.

BAB XIII
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 26

  1. Pengambilan keputusan dalam Musyawarah-musyawarah Pemuda Pancasila di masing-masing tingkatan pada azasnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
  2. Jika cara musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara Voting melalui pemungutan suara terbanyak.
  3. Apabila menyangkut orang, maka pengambilan keputusan dengan cara pemungutan suara dilakukan secara rahasia, tertulis dan tertutup.
  4. Apabila pemungutan suara (menyangkut orang) hasil suara sama banyak, maka pemungutan suara diulang kembali hanya untuk satu kali.
  5. Apabila setelah diulang hasil suaranya masih tetap sama banyak, maka keputusan selanjutnya tentang hal ini diserahkan kepada Pimpinan musyawarah bersama jenjang kepemimpinan organisasi setingkat diatasnya dan keputusan ini bersifat mengikat serta tidak dapat diganggu gugat.

BAB XIV
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 27

  1. Laporan Pertanggung Jawaban Pimpinan sesuai tingkatannya, disampaikan dalam sidang Pleno, melalui Ketua sesuai tingkatanOrganisasi Pemuda Pancasila.
  2. Laporan Pertanggung Jawaban Pimpinan dinilai melalui Pandangan Umum dalam Sidang Pleno.
  3. ketua sesuai tingkatan Organisasi Pemuda Pancasila mempunyai hak jawab atas Pnadangan Umum.

BAB XV
PERSYARATAN, KRITERIA CALON PENGURUS
DAN TATA CARA PEMILIHAN

Pasal 28

  1. Persyaratan administrasi:
  1. Warga Negara Indonesia dengan bukti Kartu Tanda Penduduk.
  2. Memiliki Kartu Tanda Anggota Pemuda Pancasila.
  3. Pernah atau saat ini sedang menjadi fungsionaris minimal satu periode, masa bakti dengan bukti surat keputusan.
  4. Membuat surat pernyataan kesediaan disertai biodata.
  5. Menyatakan pengunduran diri dari jabatan pada jenjang tingkatan internal organisasi Pemuda Pancasila lainnya bilamana terpilih.
  1. kriteria:
  1. Bertaqwa terhadap Tuhan Ynag Maha Esa.
  2. Setia kepada NKRI, Pancasila dan UUD 1945.
  3. Terpercaya dan visioner.
  4. Memiliki integritas moral.
  5. Tidak tercela atau tidak sedang terkena vonis hukuman sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
  6. Tidak atau sedang terkena sanksi organisasi berupa schorsing atau pemecatan, terkecuali telah mendapat rehabilitas Mubes.
  7. Memiliki sikap yang tegas, konsisten, serta mampu secara moril dan materil mengemban amanat keputusan-keputusan musyawarah.
  8. Mendapat dukungan suara dari utusan dengan jumlah yang disepakati oleh Muswil atau Muscab.

Pasal 29

  1. Pada hakekatnya pemilihan Ketua dalam musyawarah sesuai tingkatannya dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
  2. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pemilihan Ketua dilakukan secara langsung melalui pemberian suara dalam dua tahapan sebagai berikut:

Tahap I (memilih bakal calon tetap menjadi calon tetap):

  1. Bakal Calon dinyatakan sah menjadi calon tetap apabila telah memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditetapkan.
  2. Bakal Calon yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam bitur a di nyatakan gugur.
  3. Pemilihan dipimpin oleh pimpinan Musyawarah dibantu dengan dua orang sanksi.
  4. Sebelum pemilihan setiap bakal calon wajib menyapaikan pidato pemikirannya.
  5. Setiap bakal calon dinyatakan sebagai calon tetap yang sah apabila mendapat dukungan suara yang disepakati dari yang berhak memilih.
  6. Apabila seorang bakal calon tidak mendapat dukungan suara sebagaimana yang dimaksud pada butir e maka bakal calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.
  7. Untuk pemilihan Majelis Pimpinan Wilayah, calon tetap dipilih oleh unsur yang diwakiliMPN, MPW Demisioner dan MPC, yang masing-masing mempunyai satu hak suara dan hanya dapat memilih satu nama dari pada bakal calon yang sah.
  8. Untuk pemilihan Majelis Pimpinan Cabang, Calon tetap dipilih oleh unsur yang mewakili MPW, MPC Demisioner dan PAC, yang masing-masing mempunyai satu hak suara dan hanya dapat memilih satu nama dari pada bakal calon yang sah.
  9. Sebelumpemilihan dilakukan, jumlah suara yang akan memilih terlebih dahulu dihitung banyaknya.
  10. Pemilihan dilakukan secara tertulis di atas lembar kertas dapat berupa nama atau nomor urut.
  11. Setelah ditulis, kertas suara dimasukan ke dalam kotak suara yang tersedia.
  12. Bakal calon yang dinyatakan sebagai calon tetap yang diumumkan oleh Pimpinan Sidang dan selanjutnya dimajukan ke tahap II.
  13. Bakal Calon yang sah dapat dinyatakan sebagai Ketua MPW atau Ketua MPC yang sah, jika jumlah bakal calonnya hanya satu atau tunggal.

Tahap II:

  1. Calon tetap yang sah dapat dinyatakan sebagai Ketua MPW atau Ketua MPC apabila jumlah calon tetapnya hanya satu atau tunggal.
  2. Calon tetap dapat dinyatakan sah sebagai Ketua apabila mendapatkan dukungan jumlah suara terbanyak.
  3. Apabila calon yang dipilih mendapat dukungan jumlah suara yang sama banyak, maka pemilihan akan diulang hanya untuk satu kali.
  4. Apabila setelah pemilihan diulang hasil suaranya masih tetap sama banyak, maka calon-calon yang bersangkutan diserahkan kepada Pimpinan musyawarah bersama jenjang kepemimpinan organisasi setingkat diatasnya dan keputusan ini bersifat mengikat serta tidak dapat diganggu gugat.
  5. Perhitungan suara dilakukan secara terbuka dipimpin oleh Pimpinan Sidang dibantu oleh dua orang saksi dan peserta.
  6. Ketua terpilih secara otomatis menjadi Ketua Formatur.

BAB XVI
FORMATUR

Pasal 30

  1. Formatur Musyawarah Wilayah atau musyawarah Cabang Pemuda Panacasila bejumlah ganjil (Schap Langsung), yang terdiri dari:
    1. Ketua Terpilih (sebagai Ketua formatur merangkap anggota).
    2. MPW atau MPC Pemuda Pancasila demisioner sebagai sekretaris merangkap anggota.
    3. Majelis Pimpinan Cabang atau Anak Cabang sebagai anggota.
  1. Jumlah dan mekanisme, pemilihan formatur disepakati dalam Sidang Komisi dan dilakukan melalui mekanisme Sidang Pleno.

BAB XVII
RISALAH

Pasal 31

  1. Risalah Sidang dan rapat-rapat dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana (OC) dan dilaporkan kepada kepemimpinan organisasi yang sudah terbentuk sesuai tingkatannya.
  2. untuk setiap Sidang dan Rapat, dibuat risalah, seperti:
  1. Tempat dan Agenda Sidang/ Rapat.
  2. Hari dan Tanggal.
  3. Absensi yang hadir.
  4. Catatan Perubahan/ Penyempurnaan dokumen yang terbatas.
  5. Agenda materi yang dibahas.
  6. Materi pembicaraan selama Sidang/ Rapat.
  7. Hasil/ Keputusan/ Kesimpulan Sidang/ Rapat.
  8. Keterangan lain yang dianggap perlu dicatat an direkam.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

  1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi tetang Musyawarah-musyawarah Organisasi Pemuda Pancasila ini akan diatur lebih lanjut oleh Majelis Pimpinan Nasional.
  2. Sejak ditetapkannya Peraturan Organisasi ini maka, Peraturan Organisasi sebelumnya yang mengatur tentang Musyawarah Wilayah dan Musyawarah Cabang Pemuda Pancasila dinyatakan tidak berlaku.
  3. Peraturan Organisasi tentang Musyawarah-musyawarah Organisasi Pemuda Pancasila ini, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: